Harga Sawit Anjlok, Apkasindo Lakukan Audiensi,  Meminta Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO

DURI, DETAK60.COM - Petani Kelapa Sawit se Indonesia yang belakangan ini mulai menjerit dengan harga buah sawit anjlok alias rendah dibarengi dengan harga pupuk yang melonjak naik. 

 

Hal tersebut disebabkan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia membuat aturan larangan ekspor minyak Crude Plam Oil (CPO) ke luar negeri. 

 

Larangan tersebut memberi dampak yang sangat terasa bagi petani kelapa sawit yang mana harga Tandan Buah Sawit (TBS) sangat murah, sementara harga pupuk melambung tinggi. 

 

Melalui Apkasindo Bengkalis para Petani kelapa sawit melaksanakan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, DPRD Bengkalis serta diketahui oleh Pihak Kepolisian Resort Bengkalis yang diwakili oleh Polsek Mandau, Wakil Ketua Apkasindo Robert Manulang, Samsu Dalimunte Pembina Apkasindo, Rianto Penasehat Apkasindo, Selasa (17/5/2022) di aula Gedung Bathin Betuah Kecamatan Mandau. 

 

Dalam penyampaian nya, perwakilan Petani Kelapa Sawit, Apkasindo Bengkalis Samsu Dalimunte meminta Pemrintah Pusat terutama Presiden Republik Indonesia agar meninjau ulang kembali larangan Ekspor CPO ke luar Negeri.

 

"Larangan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sangat berdampak kepada petani kelapa sawit saat sekarang ini. Dimana harga Buah sawit sangat murah, namun harga pupuknya sangat tinggi. Sehingga membuat petani kelapa sawit menjadi rugi, "ujar Singkat Samsu Dalimunte dalam kegiatan audiensi bersama Pemkab Bengkalis di gedung Bathin Betuah Kantor Camat Mandau. 

 

Sama hal nya dengan ketua Apkasindo kecamatan Pinggir meminta kepada Presiden Indonesia agar mengkaji ulang terkait dengan larangan Ekspor CPO tersebut, karena sangat berdampak kerugian besar bagi petani sawit. 

 

Mewakili Bupati Bengkalis Asisten Kesejahteraan Andris Wasono mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh petani kelapa sawit melalui Apkasindo. 

 

"Sama-sama akan kita buat format surat resmi kepada Presiden Indonesia untuk melaksanakan kajian ulang pelarangan CPO ke luar Negeri tersebut. Juga nanti kita akan meminta dukungan kepada Bapak-bapak anggota DPRD Bengkalis, "terangnya. 

 

Rianto juga menambahkan bahwa apa yang menjadi polemik ditengah-tengah petani sawit saat ini sangat membuat kesusahan para petani sawit.

 

"Kita juga meminta Presiden Republik Indonesia supaya mengkaji ulang apa yang telah ditetapkan kemarin. Hal ini sudah membuat kesusah di tengah-tengah petani kelapa sawit, "ujar Rianto. 

 

Anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan juga menambahkan akan siap mendukung dan membantu Para petani kelapa sawit terkait dengan peninjauan dan pembatalan larangan ekspor CPO.

 

"Saya selaku anggota DPRD Bengkalis meminta kepada Apkasindo untuk membuat surat resmi yang mana akan dibawa ke rapat paripurna. Nantikan akan ditujukan ke Pemerintab Pusat terutama Bapak Presiden Republik Indonesia terkait pelarangan ekspor CPO ke luar Negeri. Dampak dari larangan Ekspor CPO ini sangat dirasakan oleh para petani kelapa sawit sejak 28 April kemarin yang mana pada saat bersamaan, harga pupuk jauh melambung tinggi, "tambah Hendri. 

 

Kegelisahan patani kelapa sawit terkait dengan larangan ekspor CPO tentunya berdampak pada harga tanda buah sawit yang anjlok dan tidak bisa menutupi operasional. 

 

Para petani kelapa sawit Kabupaten Bengkalis meminta Presiden Republik Indonesia agar mencabut larangan ekspor CPO agar petani dapat kembali normal seperti semula. ***